Foldnews. KAB. SEMARANG, Bau amis skandal tambang galian C menyengat dari Desa Delik, Tuntang. Sorotan tajam kini mengarah ke sang Kepala Desa, *Ponadi*, yang tanpa tedeng aling-aling mengaku sebagai “pengelola” PT Mitra Anugrah Bumi Agung, perusahaan yang keruk perut bumi di Jalan Panembahan, Banyuurip.
*Fakta lapangan lebih kejam dari pengakuan:* Nama PT Mitra Anugrah Bumi Agung *tidak terdaftar* di sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM. Di titik koordinat *7.249168 S, 110.483649 E* itu, MODI justru mencatat nama lain: *PT Jawa Bangun Nusantara*. Tambang siapa? Izin siapa?
Pantauan *RPK-RI* Jumat (8/5/2026), alat berat masih lalu lalang. Debu beterbangan, jalan kabupaten kelas III retak-retak dihajar truk tanah urug.
*Pengakuan Kades: “Kesempurnaan Milik Allah”*
Dikonfirmasi Sabtu (9/5), Kades Ponadi berdalih izin sedang diurus. Jawabannya bikin dahi berkerut:
> _”Mangkrak, kita selesaikan kok. Izin kita urus dan lain sebagainya. *Kesempurnaan hanya milik Allah*,”_ ujar Ponadi.
Pernyataan ini jadi bukti kuat: *tambang jalan dulu, izin belakangan.* Dalih klasik mafia galian C.
*RPK-RI: INI MODUS BARU! SIPB JADI “STAMPEL SUCI” TAMBANG ILEGAL*
Ketua Umum RPK-RI, *Susilo H Prasetyo*, geram. Dia bongkar modus baru yang lebih canggih:
> _”*Kedok galian C pakai PKKPR terus keluar SIPB Penjualan itu modus baru di republik ini!* Fungsi SIPB itu buat Proyek Strategis Nasional, bukan buat legalin galian di luar zona tambang,”_ tegas Susilo.
Susilo menyentil keras: *Untuk apa Perda RTRW dibuat kalau tambang masif dibiarkan ngeruk sawah & pemukiman?*
_”Jalan kabupaten hancur, siapa tanggung jawab? Alam rusak, siapa yang bui? Jangan-jangan rakyat lagi yang nanggung dosa,”_ tambahnya.
*ESDM Ngaku Ada SIPB, Tapi Data Pusat Zonk*
Ironisnya, Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak lewat Bobby *mengklaim lokasi sudah punya SIPB*. Tapi cek MODI: *Nama PT Mitra Anugrah Bumi Agung tidak ada*. Yang ada PT Jawa Bangun Nusantara.
*Pertanyaan besar:*
1. SIPB atas nama siapa?
2. Kenapa data daerah vs pusat tidak sinkron?
3. Kalau benar ada SIPB, kenapa Kades bilang “masih diurus”?
*Transparansi jadi barang mahal di Delik.*
*Kades Rangkap Jabatan: Konflik Kepentingan Telanjang*
UU Desa Pasal 29 jelas: *Kades dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus badan usaha*. Ponadi terang-terangan ngaku pengelola PT. Ini *dugaan penyalahgunaan wewenang* sempurna.
*APIP & Inspektorat Kab. Semarang wajib turun.* BPK bisa audit kerugian negara dari royalti yang nggak dibayar.
*Warga Menunggu Palu Hakim, Bukan Janji*
Jalan Panembahan kini jadi kubangan saat hujan. Rumah warga bergetar tiap truk lewat. Sawah LP2B terancam punah.
Warga Delik tak butuh dalih “kesempurnaan milik Allah”. *Yang mereka butuh: APH bertindak.* Polres Semarang, Polda Jateng, Gakkum KLHK didesak usut tuntas:
1. *Pidana Tambang Ilegal Pasal 158* – Nambang tanpa SIPB Eksploitasi.
2. *Pidana Penadahan Pasal 161* – Jual hasil tambang ilegal.
3. *Pelanggaran UU Desa* – Kades rangkap jabatan.
*Jika terbukti, Ponadi terancam 5 tahun penjara + diberhentikan tidak hormat
(STI)
About The Author
